Top Artikel
-
Waspada! Modus Penipuan Identitas Kependudukan Dig
Waspada! Modus Penipuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .. ..
04 May 2026 Straw Hat -
Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 : Komitmen Des
Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 : Komitmen Desa untuk Kesejahteraan Warga
Jum'at, 17 .. ..
17 Apr 2026 Straw Hat -
SURAT EDARAN TRANSFORMASI BUDAYA KERJA INSTANSI PE
SURAT EDARAN NOMOR : B/060.04/151/409.1.7/2026
TENTANG
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN .. ..
06 Apr 2026 Straw Hat -
Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H Pemerintah D
Kamis, 02 April 2026 Halal Bi Halal dalam rangka mempererat tali silaturrahmi di .. ..
02 Apr 2026 Straw Hat -
Menyonsong Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Bupati Bli
SAMBUTAN BUPATI BLITAR
DALAM RANGKA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H / 2026 .. ..
21 Mar 2026 Straw Hat
- Home
- BIMTEK/SOSIALISASI
- Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Untuk Pemerintah Desa Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar
Senin, 10 November 2025 Pemerintah Desa Jatitengah melaksanakan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa bersam Inspektorat Kabupaten Blitar yang diselenggarakan di Hotel Grand Mansion Kota Blitar. Berikut merupakan parameter penilaian monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Blitar :
- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMDesa/Siskeudes
- Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa
- Kesesuaian Silpa di BKU vs LRA vs RKD sesuai atau tidak
- Besaran Silpa (tanpa Silpa BK) di atas 100 jt atau tidak
- Bendahara masih memegang Kas Tunai atau tidak per 31 Desember
- Besaran Pajak Yang Dipungut Dan Disetor
- Kelengkapan Pekerjaan Fisik (RAB,Gambar, Foto dan BAST)
- Kelengkapan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
- BUMDes
- Pemberdayaan Sudah Dianggarkan Yang Berorientasi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
Dasar Hukum :
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU 3 tahun 2024 ,
2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pasal 74 Ayat (3): Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota
6. Peraturan Bupati Blitar nomor 54 tahun 2019 tengang Pengelolaan Keuangan
